Sudahkah Pembangunan Aceh pro Rakyat dan Lingkungan?

Pelaksanaan pembangunan di Aceh sudah seharusnya memenuhi setidaknya dua syarat utama, yaitu pertama mampu menyejahterakan rakyat banyak, baik rakyat yang berada disekitar wilayah sumberdaya alam, yang selama ini menjadi korban berbagai aktivitas eksploitasi sumberdaya alam, maupun seluruh rakyat di Aceh.

Kedua, pengelolaan sumberdaya alam yang ada haruslah memperhatikan daya dukung dan pelayanan ekologis setempat, sehingga lingkungan tidak ditempatkan sebagai obyek dari kegiatan manusia semata, tetapi juga dilihat sebagai satu kesatuan ekologi dengan manusia, karena kerusakan terhadapnya akan membawa malapetaka/bencana bagi manusia (Ingat bagaimana kejadian banjir bandang di Tangse, Pidie baru-baru ini).

Untuk itu kebijakan pembangunan Aceh ke depan diharapkan benar-benar pro rakyat dan lingkungan. Namun lagi-lagi kita merasa kecewa ketika Gubernur Aceh pada saat pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Aceh di awal bulan April 2011 lalu justru mengatakan bahwa basis pembangunan di Aceh ke depan akan dititik beratkan pada 3 sektor antara lain; Pertanian, Pariwisata, dan Pertambangan.

Pilihan yang terakhir ini sepertinya sangat bertolak belakang dengan pilihan pertama dan kedua. WALHI Aceh beranggapan bahwa pilihan tambang sebagai salah satu basis pembangunan Aceh merupakan sebuah kekeliruan dan pihan sesat di saat kita sedang berjuang untuk melestarikan dan melindungi hutan dan sumberdaya alam Aceh dari kehancuran dan mengurangi berbagai risiko akibat bencana yang berulang kali terjadi di Aceh. Untuk itu segeralah “bercermin” sebelum terlambat